Menurut laporan dari Yonhap dan "Daily Economic News" , Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan mengumumkan akan mendorong revisi Undang-Undang Pensiun Dasar , dan dalam menentukan "jumlah pengakuan penghasilan" untuk memenuhi syarat penerimaan pensiun dasar, berencana memasukkan aset keuangan luar negeri dan mata uang kripto (aset virtual) ke dalamnya. Reformasi sistem kali ini bertujuan menanggapi panduan dari Dewan Pengawas mengenai kekurangan mekanisme pencerminan kekayaan saat ini, menutup celah di mana orang dengan kekayaan tinggi memanfaatkan celah dalam penyelidikan kekayaan domestik untuk menerima pensiun, serta meningkatkan keadilan sistem. Berdasarkan rancangan undang-undang yang diusulkan, pemerintah akan memberikan kewajiban kepada pemohon untuk melaporkan penghasilan dan kekayaan dari luar negeri, serta memperkuat audit terkait informasi pajak.