Baru saja membaca tentang sektor kripto India dan ada ketegangan nyata yang sedang berkembang dan layak mendapatkan perhatian. Industri pada dasarnya mengatakan bahwa kerangka pajak mereka mendorong aktivitas perdagangan yang sah ke luar negeri tepat saat regulator benar-benar mulai serius dalam pengawasan. Agak terbalik, bukan?

Ini adalah masalah inti: model perpajakan kripto India dari tahun 2022 memberlakukan pajak tetap sebesar 30% atas keuntungan ditambah dengan pungutan 1% di tingkat transaksi. Tapi inilah yang mengejutkan - Anda tidak bisa mengimbangi kerugian terhadap keuntungan, yang dalam pasar yang volatil sangat brutal. Bursa berargumen bahwa ini masuk akal saat semuanya tidak pasti, tetapi lanskap telah berubah secara dramatis.

Apa yang telah berubah? Lingkungan kepatuhan India telah menjadi jauh lebih ketat. Standar anti-pencucian uang, persyaratan KYC, protokol verifikasi - infrastruktur regulasi sekarang benar-benar kokoh. Namun kebijakan pajak belum berkembang seiring itu. Jadi Anda memiliki situasi aneh di mana platform-platform harus melewati berbagai rintangan regulasi sementara dikenai pajak yang kaku yang memperlakukan kripto seperti masih di Wild West.

Beberapa pendiri bursa telah vokal tentang hal ini. Argumennya sederhana: jika Anda akan menuntut kepatuhan dari platform, Anda membutuhkan kebijakan pajak yang tidak memberi insentif kepada pengguna untuk memindahkan aktivitas mereka ke alternatif luar negeri atau saluran yang tidak diatur. Beberapa menyarankan bahwa bahkan penyesuaian kecil - seperti mengizinkan offset kerugian terbatas atau mempertimbangkan kembali pajak per transaksi - dapat secara signifikan meningkatkan likuiditas dan partisipasi di platform kripto India.

Unit Intelijen Keuangan juga telah memberlakukan persyaratan verifikasi yang lebih ketat - pemeriksaan selfie langsung, pelacakan geolokasi, verifikasi identitas yang diperkuat. Jadi regulator jelas serius dalam pengawasan. Tapi intensitas di sisi kepatuhan ini tidak diimbangi oleh fleksibilitas kebijakan pajak, yang menciptakan struktur insentif yang aneh.

Pengamat industri melihat siklus anggaran mendatang sebagai kemungkinan jendela terakhir yang realistis untuk melakukan penyesuaian tanpa harus mengesahkan legislasi baru melalui parlemen. Konsensusnya tampaknya bahwa India telah membangun alat regulasi untuk mengawasi kripto secara efektif, tetapi kebijakan pajak perlu mengejar kedewasaan tersebut. Jika tidak, India berisiko kehilangan pengguna dan likuiditas tepat saat negara ini sebenarnya bisa memanfaatkan kredibilitas regulasinya.

Sangat menarik untuk melihat bagaimana ini berkembang - dinamika pasar kripto India di sini bisa menjadi contoh bagaimana pasar berkembang lainnya menyeimbangkan penegakan hukum dengan kebijakan yang berkelanjutan.